HARI DISABILITAS INTERNASIONAL (HDI) Oleh : DODI AHMAD KURTUBI

Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun diperingati Hari Disabilitas Internasional (HDI) pada tanggal 3 Desember yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1992. Pada tahun 2006 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia. Menurut UNCRPD, disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran dan komunikasi) dengan kondisi lingkungan sekitar yang menghambat partisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Artinya, individu yang memiliki keterbatasan fungsi (impairment) akan menjadi disabilitas ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan (disabled), seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu atau persepsi negative masyarakat. Dengan kata lain, disabilitas tidak sama dengan diagnosa medis yang menjelaskan kondisi keterbatasan fungsi, tetapi lebih menjelaskan bagaimana individu dapat berfungsi dalam lingkungnnya.

Dampak disabilitas di berbagai sektor telah menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks, ketika keperluan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya (hambatan), maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat partisipasi berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan resiko penyandang disabilitas. Anak dengan disabilitas tidak memperoleh pendidikan layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas tidak mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dengan orang non disabilitas, merupakan contoh riil yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

Peringatan HDI setiap tahun adalah untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas seperti uraian diatas, yaitu bahwa peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabiitas dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan ini selaras dengan tema HDI tahun 2020 yaitu ;” Building Back Better: towar a disability-inclusive, accessible and sustainable Covid 19 World, atau membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih inklusif, berkelanjutan di masa pandemic Covid 19.

Kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas adalah mengurangi hambatan atau yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas. Hambatan lingkungan tersebut dapat berupa infrakstruktur, penerimaan masyarakat, peraturan atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kerugian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya disabilitas merupakan sebuah isu pembangunan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan sosial dan ekonomi harus inklusif.

Dalam pembangunan yang inklusif, salah satu hal terpenting untuk dirubah adalah cara pandang masyarakat terhadap isu disabilitas. Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai suatu keterbatatasan fungsi (impairment), misalnya tidak dapat melihat atau mendengar, tetapi sebagai sebuah interaksi antara keterbatasan fungsi dan hambatan lingkungannya. Tujuan dari pembangunan yang inklusif sendiri bukan untuk memperbaiki keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh penyandang disabilita, tetapi untuk menyokong penyandang disabiitas, agar dapat berperan atau berpartisipasi aktif dalam lingungan masyarakatnya sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Kedepan diharapkan masyarakat akan lebih memahami dan lebih peduli tentang ragam disabilitas, dengan memberikan kesempatan yang sama serta menyediakan aksesibilitas untuk berpartisipasi aktif sebagaimana warga negara lainnya.

Peringatan HDI 2020 ini diharapkan dapat membuat :
1. Masyarakat akan lebih mengenal keragaman jenis disabilitas,
2. Menunjukkan ragam kehidupan disabilitas yang unik dan menarik,
3. Tidak mengeksploitasi kekurangan para penyandang disabilitas,
4. Apa yang kita lakukan merupakan sebagai respon positif kepada para penyandang disabilitas sebagai bagian dari kita,
5. Respon dari yayasan dan keluarga sebagai rehabilitasi terhadap mereka,
6. Apresiasi karya dan potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas,
7. Meningkatkan awareness masyarakat untuk lebih peduli kepada penyandang disabilitas,
8. Pemanfaatan ICT dan media digital dalam mengembangkan karya penyandang disabilitas,
9. To respect, to fulfill , to protect.

Pada peringatan HDI tahun 2020 Pemerintah menegaskan menjamin penyandang disabilitas untuk berkarya bagi diri masing-masing dan bagi terciptanya pembangunan inklusif di Indonesia. Pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan yang menjadi payung hukum bagi semua penyandang disabilitas, untuk bisa lebih berdaya, berkarya demi kemajuan dan terciptanya pembangunan inklusif. Paradigma masyarakat kepada penyandang disabilitas harus berubah, penyandang disabilitas tidak dapat lagi dipandang sebagai pihak yang tidak berdaya dan berkarya sehingga menjadi objek penerima bantuan sosial saja, tetapi paradigma terhadap para penyandang disabilitas sudah berganti menjadi subjek bagian dari pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah langkah dalam membangun system pelayanan untuk memberikan layanan sosial kepada penyandang disabilitas, yaitu Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), dan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penganggaran, Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi yang terdiri dari 7 (tujuh) item terkait dengan RIPD, yaitu :

1) Pendataan dan perencanaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas,
2) Perlindungan hak dan akses politik pada keadilan bagi penyandang disabilitas,
3) Pemberdayaan dan kemandiriaan bagi penyandang disabilitas,
4) Perwujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas,
5) Pendidikan dan keterampilan vokasi bagi penyandang disabilitas,
6) Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi penyandanag disabilitas.

Secara keseluruhan, penyandang disabilitas mengalami kondisi yang kurang baik dari mulai permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat dan perlindungan sosial. Dengan memperingati HDI yang dilaksanakan setiap tahun, perlu pelaksanaan langkah-langkah konkret dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi secara penuh dan dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. (dod).

Referensi :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
2. Suharto, Edi (2006) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteaan Sosial dan Pekerjaan Sosial Edisi ke 2, Bandung Alfabet.
3. Suharto, Edi (1997) Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran Bandung Lembaga Studi Pembangunan STKS.

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.