No

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online;
5. Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Surat permintaan pertimbangan teknis dari DPMPTSP Provinsi Riau;
2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Riau dan Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI;
3. Surat Kuasa bagi yang menggunakan jasa agency dan Surat Tugas bagi perusahaan yang menugaskan karyawannya mengajukan izin;
4. KTP Pimpinan Perusahaan;
5. NPWP Perusahaan;
6. Tanda Daftar Perusahaan /Nomor Induk Berusaha;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Kwitansi Pembelian Hadiah / Referensi Harga Hadiah;
9. Contoh Iklan/Promosi;
10. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen                                                                                                                  

1. Menerima berkas permohonan melalui website http://simpel.dpmptsp.riau.go.id;
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
3. Melaporkan kepada atasan;
4. Membuat pertimbangan teknis;
5. Mengupload surat pertimbangan teknis ke website http://simpel.dpmptsp.riau.go.id;
6. Memverifikasi periode UGB / PUB pada website: http://simppsdbs.kemsos.go.id (aplikasi izin online UGB dan PUB Kementerian Sosial RI;
7. Memverifikasi Hadiah UGB pada website: http://simppsdbs.kemsos.go.id.

1. Ruang ber-AC, meja, kursi tamu
2. Seperangkat Komputer/ Printer
3. Akses Internet
4. ATK

1. Jabatan Struktural (Esselon III dan Esselon IV) : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Teknis); Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Teknis); Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Tata Naskah Surat).
2. Staf Pelaksana (Sarjana/ Jabatan Analisis Pelayanan Sosial);
3. Staf Pelaksana menguasai penggunaan Komputer dan Internet
4. SDM yang memiliki Kompetensi di bidang yang terkait terutama memahami ketentuan dan Peraturan tentang UGB dan PUB

1. SDM yang berkompoten;
2. Surat Pertimbangan Teknis yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

1. Tersedianya 1 buah tabung pemadam kebakaran;
2. Tersedianya Ruangan ber AC;
3. Akses Internet yang memadai.