No

1. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LN RI tahun 2009 No.12, TLN RI No. 4967)
2. PP Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 184, Tahun 2011, Tentang. Lembaga Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 22, Tahun 2016, Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

1. Surat Pendirian LKS tidak berbadan Hukum dan Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan oleh    Kementerian Hukum dan HAM bagi LKS yang berbadan Hukum
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS.
3.  Struktur Organisasi dan Personalia Kepengurusan LKS
4.  Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara LKS  
5.  Keterangan Domisili Sekretariat LKS      
6. Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LKS
7. Rekening Bank atas nama LKS      
8. Program Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial       
9. Rekapitulasi Data Jenis dan Jumlah klien / warga binaan
10.  Rekapitulasi Data Staff  Pelaksana LKS
11.  Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kab. / kota    
12.  Surat Permohonan                         

1. Menerima berkas permohonan
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Melaporkan kepada atasan
4. Kunjungan lokasi
5. Hasil Verifikasi Faktual
6. Pembuatan Tanda Daftar
7. Paraf Tanda Daftar
8. Penandatangan Tanda Daftar LKS

1. Ruang ber-AC, Meja, Kursi Tamu
2. Seperangkat Komputer/ Printer/ UPS
3. Akses Internet
4. ATK
5. Dispenser

1. Sarjana/ Analis Pemberdayaan Masyarakat
2. Menguasai penggunaan Komputer dan Internet
3. SDM yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait terutama memahami ketentuan dan peraturan tentang Pendaftaran LKS

1. Analis Pemberdayaan Masyarakat 1 Orang
2. Pengadministrasi 1 Orang

1. SDM yang berkompoten
2. Tanda Daftar LKS yang diberikan susuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

1. Tersedianya 1 buah Tabung Pemadam Kebakaran
2. Tersedianya Ruangan ber AC
3. Akses Internet yang memadai
4. UPS