Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar

JENIS PELAYANAN :
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI UPT. PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

 
 No KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum
  1. Undang-Undan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
  10. Permendagri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
  11. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Permensos Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  13. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
  15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
  16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi UPT dan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Riau.
2 Persyaratan

 PERSYARATAN UMUM :

  1. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan oleh Surat Keterangan dari Dokter/Puskesemas setempat
  2. Warga Negara Indonesia
  3. Berusia antara 18 sampai dengan 35 tahun
  4. Disabilitas Fisik Ringan (bukan pengguna kursi roda)
  5. Mampu didik dan mampu latih
  6. Tidak disabilitas ganda
  7. Tidak memiliki penyakit menular
  8. Tidak menderita epilepsi
  9. Tidak buta warna
  10. Tidak mempunyai tanggungan keluarga

PERSYARATAN ADMINISTRASI yang harus dibawa :

  1. Nota Dinas/ Surat Pengantar Dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau (Bidang Rehabilitasi Sosial)
  2. Formulir yang telah diisi dan ditanda tangani baik oleh Calon Peserta, Orang Tua maupun oleh Pejabat yang berwenang
  3. Photocopy Ijazah Terakhir 2 rangkap jika memiliki ljazah
  4. Photocopy KK+KTP 2 rangkap
  5. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
  6. Surat Kesanggupan Calon Peserta Mengikuti Kegiatan
  7. Surat izin orangtua/wali
  8. Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah/Desa
  9. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/Dokter setempat
  10. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Lurah/Desa
  11. Photo seluruh tubuh yang menunjukkan keadaan disabilitas 2 lembar
  12. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar
3 Sistem Mekanisme dan Prosedur
  1. Dirujuk / dimasukkan sebagai Penerima manfaat oleh Keluarga, Masyarakat. LSM / Organisasi Sosial, Lembaga/Instansi Pemerintah Swasta.
  2. Mendaftarkan Baik Langsung ke Dinas Sosial Kab/Kota
  3. Rekomendasi / Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kab/Kota
  4. Penjangkauan awal/ seleksi awal oleh petugas Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memastikan Penerima Manfaat sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditetukan.
  5. Assesmen kepada Calon Penerima Manfaat oleh Pekerja Sosial Provinsi Riau
  6. Nota Dinas/ Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau (Bidang Rehabilitasi Sosial)
  7. Penempatan Penerima Manfaat untuk mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti
4 Waktu Penyelesaian  1 hari jam kerja sejak Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau
5 Biaya/Tarif  Tidak dipungut biaya / Gratis
6 Produk Layanan

 1. Penyediaan Permakanan

  1. jumlah Penyandang Disabilitas Telantar penerima permakanan di dalam panti pertahun
  2. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu)tahun
  3. indeks permakanan perorang perhari
  4. pengadaan saranaprasarana dapur
  5. bantuan permakanandengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi

2. Penyediaan Sandang

  1. pembelian pakaianterdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel,danpakaian dalam 6 (enam) buah pertahun
  2. pembelian perlengkapan mandi setiap bulan
  3. pembelian kebutuhan khususuntuk:anak perempuan, balita, danyang mengalami bedriddensetiap bulan
  4. pembelian alas kakiterdiri atas sandal dan sepatu pertahun
  5. perlengkapan ibadahsesuai dengan agama anak pertahun
  6. transporpetugas

3. Penyediaan asrama

  • Biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana

4. Penyediaan alat bantu

  1. Kursi roda
  2. Pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu
  3. Kruk
  4. Tripod
  5. Transpor petugas

5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti

  1. obat umum
  2. tensimeter
  3. timbangan
  4. pengukur tinggi badan
  5. pengukur gula darah
  6. thermometer
  7. honor perawat
  8. biaya kunjungan dokter
  9. biaya kunjungan psikolog
  10. biaya kunjungan pekerja sosial medis

6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial

  1. Pembelian alat peraga
  2. Pembelian alat tulis kantor

7. Pemberian bimbingan aktivitashidup sehari-hari

  1. Honor Pekerja SosialProfesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial
  2. Pembelian alat peraga
  3. Pembelian alat tulis kantor

8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan

  1. Biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial
  2. Biaya transpor Penyandang Disabilitas

9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

  1. Biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial
  2. biaya transpor Penyandang Disabilitas

10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau

  • Biaya transpor Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial

11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

  1. Biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional
  2. Biaya transpor Penyandang Disabilitas Telantar
  3. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga
7 Sarana dan Prasarana / Fasilita lainnya
  1.  Kantor
  2. Asrama
  3. Ruang kelas/teori
  4. Ruang praktek keterampilan
  5. Rumah jaga
  6. Rumah petugas
  7. Ruang Pamer
  8. Gudang dan garase
  9. Lapangan upacara
  10. Water suplay
  11. Sarana Prasarana Olahraga (futsal, sepak takraw, volly ball, tenis meja, fitnes)
  12. Pagar
  13. Mobil operasional
8 Kompetensi Pelaksana 1. Pejabat Struktural (eselon III dan IV)
  1. Kepala UPT
  2. Kepala Subbag Tata Usaha
  3. Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas
  4. Kepala Seksi Pembinaan Sosial
2. Pejabat Fungsional Pekerja Sosial
3. Satpam
4. Tukang Kebun
5. Petugas Kebersihan
6. Instruktur Keterampilan
7. Bimbingan Fisik
8. Bimbingan Sosial
9 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

  1. Dinas Sosial Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru
  2. UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Jalan Yos Sudarso Km. 09 Rumbai
10 Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana terdiri dari 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pengelola Keuangan
  2. Pengadministrasi Kepegawaian
  3. Pengadministrasi Sarana dan Prasana
  4. Pengadministrasi Umum
  5. Pengadiministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
  6. Pembina Jasmani dan Mental
  7. Pengelola Program dan Kegiatan
  8. Pengadministrasi Layanan Bimbingan dan Konseling
11 Jaminan Pelayanan
  1. SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  2. Pekerja Sosial yang bersertifikat
  3. SDM yang bekerja berdasarkan system pelayanan dan standar Operasional Prosedur (SOP)
12 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan
  1. Tersedianya sumber air bersih
  2. Didampingi orang tua asuh dan Pekerja Sosial
  3. Tersedianya kamar Asrama yang bersih dan layak
  4. Penjagaan dari Petugas Keamanan UPT
13 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerima Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.