Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

JENIS PELAYANAN :
REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DALAM PANTI   UPT. PANTI SOSIAL PENGASUHAN ANAK (PSPA)

 

No

KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 1,2,3;
  2. Undang-undang RI  Nomor :. 6  Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak;
  4. Undang-Undang RI  Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  5. Undang-Undang RI  Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang RI  Nomor:  23 tahun 2002 , Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  7. Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  10. Keputusan   Menteri Sosial RI Nomor: HUK.3-3-8/239 Tahun 1974 tentang Panti Asuhan;
  11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
  12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
  14. Peratutan Daerah Provinsi Riau Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak;
  15. Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau
2 Persyaratan

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum rehabilitasi anak terlantar pada UPT.PSPA ditujukan kepada 2 kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Primer

  1. Anak terlantar mencakup : Yatim miskin, Piatu miskin, yatim piatu miskin; (usia 0-18 th dan belum menikah)
  2. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar;
  3. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana korban bencana dan lain-lain.

2. Sasaran Sekunder

  1. Anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran dan jika tidak ditangani negara anak akan mengalami keterlantaran;
  2. Anak yang memperoleh asuhan UPT. PSPA namun dalam jangka waktu yang relatif terbatas.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI

  1. Permohonan orang tua/keluarga calon anak asuh kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, melampirkan:
  2. Surat rujukan dari Dinas Sosial Kab/Kota;
  3. Laporan Sosial dari Pekerja Sosial professional domisili calon anak asuh;
  4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter/ Puskesmas;
  5. Surat Keterangan tidak mampu (miskin) dari Lurah/Kepala Desa;
  6. Foto copy dokumen kependudukan orang tua/keluarga dan calon anak asuh (KTP/KK/Akta Kelahiran);
  7. Dokumen pendidikan bagi anak asuh yang sedang/pernah sekolah (Raport, Ijazah, Surat Pindah sekolah).
  8. Pas foto calon anak asuh dan orang tua anak Ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar.

C. PERSYARATAN TEKNIS

  1. Ketersediaan kuota penerimaan calon anak asuh, melihat ketersediaan fasilitas, SDM dan kemampuan anggaran.
  2. Rekomendasi hasil penjangkauan, identifikasi dan observasi kepada lingkungan keluarga calon anak asuh di lapangan.
3 Sistem Mekanisme dan Prosedur
  1. Dirujuk / dimasukkan sebagai Penerima Manfaat oleh Keluarga, Masyarakat, LSM / organisasi, Lembaga / Instansi Pemerintah  maupun Swasta;
  2. Mendaftarkan  langsung ke Dinas Sosial Kabupaten / Kota; ( dengan mengisi Form. Yang disediakan );
  3. Rekomendasi / Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten / Kota;
  4. Penjangkauan awal / seleksi awal oleh petugas Dinas Sosial Provinsi Riau dan atau petugas UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak (PSPA) untuk memastikan Penerima Manfaat sesuai dengan kriteria dan sasaran yang telah ditentukan;
  5. Assesmen kepada Calon Penerima Manfaat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau dan atau UPT. Panti Sosial Pengasuhan Anak (PSPA);
  6. Nota Dinas / Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial           ( Bidang Rehabilitasi Sosial );
  7. Penempatan Penerima Manfaat untuk mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlandar Dalam Panti.
4 Waktu Penyelesaian

1 (satu) hari / Jam Kerja sejak diterbitkannya Surat Nota Dinas / Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.

5 Biaya/Tarif

 Tidak dipungut biaya (Gratis)

6 Produk Layanan

1.  Penyediaan Permakanan

  1. Jumlah Anak Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun;
  2. Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;
  3. Indenks permakanan perorang perhari;
  4. Pengadaan sarana prasarana dapur;
  5. Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik pemerintah daerah provinsi;

2. Penyediaan Sandang

  1. Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian, pakaian melayu/adat, pakaian sekolah, pakaian olah raga dan pakaian dalam;
  2. Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan;
  3. Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan, balita dan yang mengalami beddridden setiap bulannya;
  4. Pembelian alas kaki ( sendal dan Sepatu) alas tempat tidur secara berkala setiap tahun;
  5. Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama yang dianut anak asuh pertahun.

3. Penyediaan Asrama

  1. Asrama putra dan asrama putri yang mudah dijangkau;
  2. Biaya pemeliharaan/perawatan asrama;
  3. Biaya sarana dan prasarana asrama.

4. Penyediaan alat pendidikan / sekolah

  1. Pakaian sekolah;
  2. Tas sekolah;
  3. Buku-buku tulis, Buku LKS , buku cetak dll.
  4. Pena, pensil dll.;
  5. Biaya pendidikan ( sekolah, kursus, les ) per anak /bulan.

5. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial

  1. Pembelian alat peraga;
  2. Pembelian Alat Tulis Kantor.

6. Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari

  1. Honor Pekerja Sosial / profesional / Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  2. Pembelian alat peraga;
  3. Pembelian alat tulis kantor.

7. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan

  1. Pembuatan Akta Kelahiran;
  2. Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  3. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar

  1. Tersedianya mobil operasional;
  2. Honor juru mudi / supir mobil operasional.

9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

  1. Biaya perjalanan petugas panti;
  2. Biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional;

10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

  • Biaya perjalanan atau transport petugas panti / pekerja

11. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Poliklinik Panti

  1. Obat umum;
  2. Tensi meter.
7 Sarana dan Prasarana / Fasilita lainnya
  1. Kantor;
  2. Asrama;
  3. Musholla;
  4. Poliklinik;
  5. Perpustakaan;
  6. Ruang Kelas/teori;
  7. Ruang Aula;
  8. Ruang Makan;
  9. Ruang dapur;
  10. Gudang dan garase;
  11. Ruang Pekekerja Sosial;
  12. Rumah jaga;
  13. Rumah petugas;
  14. Water Suplay;
  15. Mobil operasional;
  16. Sarana dan prasarana olahraga (tenis meja, senam).
8 Kompetensi Pelaksana

1. Pejabat Struktural ( Eselon III  dan  IV );

  1. Kepala UPT;
  2. Kepala Subbag Tata Usaha;
  3. Kepala Seksi Pelayanan Sosial;
  4. Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial.

2. Jabatan Fungsional Tertentu ( Pekerja Sosial );

3. Jabatan Fungsional Umum;

4. Instruktur Bimbingan Fisik (senam);

5. Instruktur Bimbingan Sosial;

6. Instruktur Bimbingan Psikologi;

7. Instruktur keterampilan / ektrakurikuler;

8. Pengasuh anak;

9. Satpam;

10. Tukang kebun;

11. Petugas kebersihan;

12. Perawat / paramedis.

9 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada :

  1. Dinas Sosial Provinsi Riau Jalan. Jend. Sudirman 239 Pekanbaru.
  2. Panti Sosial Pengasuhan Anak (PSPA) Jalan Dr. Sutomo No. 108  Pekanbaru
10 Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana terdiri dari  9  orang dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pembina Jasmani dan Mental;
  2. Pengelola Perlindungan Sosial;
  3. Pengelola Asrama;
  4. Pengelola Program dan Kegiatan;
  5. Pengelola Keuangan;
  6. Pranata jamuan;
  7. Pengadministrasi Umum;
  8. Pengadministrasi Kepegawaian;
  9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.
11 Jaminan Pelayanan
  1. SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya;
  2. Pekerja Sosial yang bersertifikat;
  3. SDM yang bekerja berdasarkan system pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
12 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan
  1. Tersedianya sumber air bersih;
  2. Didampingi Pengasuh Anak, Pekerja Sosial.
  3. Tersedianya asrama yang bersih dan layak serta mudah diakses;
  4. Penjagaan dari Petugas Keamanan (Satpam) Panti.
13 Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi penerima Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.