Penyerahan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar

terlantar lansia

STANDAR PELAYANAN :
STANDAR  PELAYANAN PENYERAHAN ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR 

 

 No

KOMPONEN URAIAN
1 Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2 Persyaratan A. Persyaratan
  1. Dokumen / berkas Kasus Anak yang terjadi di 12 Kabupaten/Kota dari Kepolisian Setempat / Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
  2. Laporan Sosial atau Hasil Assesment dari Pekerja Sosial dan/atau
  3. Laporan Hasil Case Conference (bila diperlukan)  dan atau
  4. Rujukan dari para ahli terkait penanganan kasus selanjutnya.

B. Sasaran

  • Anak dan Lanjut usia  terlantar  dan/atau yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi sosial
3 Sistem Mekanisme dan Prosedur
  1. Menerima berkas Kasus Anak yang terjadi di 12 Kabupaten/Kota dari Kepolisian Setempat / Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang telah mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
  2. Pemeriksaan kelengkapan berkas Kasus Anak dan lansia .
  3. Pelaksanaan penjangkauan, assessment dan manajemen kasus berdasarkan laporan yang masuk.
  4. Pekerja Sosial membuat laporan sosial berdasarkan hasil assessment terhadap kasus anak maupun lansia.
  5. Mengadakan Case Conference (bila diperlukan).
  6. Menentukan penanganan / langkah selanjutnya yang harus diambil / dilaksanakan.
  7. Proses terminasi rujukan rehabilitasi anak di UPT / Balai / Instansi terkait atau anak dikembalikan kepada keluarga keluarga.
  8. Memberikan motivasi dan penguatan kepada keluarga agar bisa memberikan kenyamanan dan perhatian penuh kepada anak dan lansia.
  9. Proses Terminasi Layanan
  10. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan kepada orang tua  / keluarga/ agar anak dan lansia dapat merasa aman dan mendapatkan perhatian penuh.
4 Waktu Penyelesaian  Minimal 7 (tiga) hari sejak diterimanya Berkas Kasus Anak. (Waktu Penyelesaian tergantung dari kasus yang terjadi).
5 Biaya/Tarif  Tidak dipungut biaya (Gratis)
6 Produk Layanan
  1. Laporan Assesment.
  2. Berita Acara Case Conference.
  3. Bimbingan Sosial dan Psikososial
7 Sarana dan Prasarana / Fasilita lainnya
  1. Ruang Kepala Bidang
  2. Ruang Kepala Seksi
  3. Ruang Pelaksana
  4. Ruang Pekerja Sosial
  5. Ruang Rapat
  6. Komputer
  7. Printer
  8. Kipas Angin
  9. AC
  10. Kendaraan Dinas
8 Kompetensi Pelaksana
  1. Mampu melakukan koordinasi dan konsolidasi
  2. Mampu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan dalam pekerjaan sosial
  3. Mampu menyiapkan bahan administrasi dan kelengapan pelayanan
  4. Memahami SOP dan Regulasi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
9 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Provinsi Riau
Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru
10 Jumlah Pelaksana
  1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
  2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan LU
  3. Pekerja Sosial Muda
  4. Pekerja Sosial Pertama
  5. Analis Pelayanan Sosial
  6. Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
  7. Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak
  8. Pekerja Sosial
  9. Operator Komputer
11 Jaminan Pelayanan
  1. SDM yang berkompeten sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  2. Pekerja Sosial yang bersertifikat.
  3. SDM yang bekerja berdasarkan sistem pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
12 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan
  1. Tersedianya sarana dan prasarana  yang dalam penyelenggaraan pelayanan 
  2. Terjaminnya kerahasiaan identitas klien.
  3. Tersedianya fasilitas dan printer dengan akses internet yang cukup memadai.
13 Evaluasi Kinerja Pelaksana  Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.