Terima Kunker DPRD Inhu, Sekretaris Dinsos berharap dukungan terbentuknya Puskessos di tiap Desa

Pekanbaru, Dinsos – MC. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau H. Supriyadi didampingi oleh Kabid Rehabilitasi Sosial Andry Rinaldi beserta Pejabat Fungsional menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kab. Indragiri Hulu di Aula Lt. 2 Dinsos Prov. Riau pada Rabu (27/07). Kedatangan Komisi IV DPRD Inhu ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang Dukungan Pemerintah Pemprov. Riau terhadap Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten. Ketua Komisi IV DPRD Inhu M. Safa’at menyampaikan bahwa anggaran APBD di Kab. Inhu sangat kecil, untuk itu beliau beserta rombongan ingin mengetahui sejauh mana dukungan Pemprov. Riau terhadap LKS di Kabupaten karena kegiatan LKS di Inhu cukup hidup dan berjalan dengan baik.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Dinas Sosial menjelaskan bahwa LKS termasuk kedalam Tupoksi Bidang Pemberdayaan Sosial (Dayasos) yang mana ada 3 (tiga) sub koordinator dengan tugas masing-masing yaitu Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga, Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial dan Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisin, Kesetiakawanan & Restorasi Sosial. Tahun 2021 dan 2022 ada 5 (lima) panti di Kab. Inhu yang mendapat bansos permakanan untuk tiap anak sebesar @Rp. 20.000,- selama 1 (satu) tahun dengan syarat anak tersebut berusia max 18 thn serta tinggal dan menetap didalam panti. Apabila ingin mengajukan proposal untuk bansos panti, bisa mengikuti petunjuk teknis yang telah ditetapkan tentang penyaluran bansos LKS. Beliau juga menjelaskan bahwa Dinsos Provinsi hanya memverifikasi dan memfasilitasi selama memenuhi syarat, kemudian membuat surat rekomendasi kemudian diserahkan ke TAPD dan dana akan disalurkan melalui rekening.

Lebih lanjut Pejabat Fungsional yang diwakili oleh Fronner MDS dan R. Ronald Armis mengajak kepada Anggota Dewan Komisi IV DPRD Kab. Inhu untuk mendukung terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di tiap desa yang mana Puskessos ini akan menjadi wadah pengaduan pesoalan kemiskinan masyarakat. Pengaduan tersebut nantinya akan mendapatkan penanganan dan masyarakat bisa mendapatkan rujukan program apa yang bisa mengentaskan dan membantu persoalan ekonominya.