HANI : Hari Anti Narkotika Internasional Oleh : Dodi Ahmad Kurtubi

Seperti lazimnya setiap tanggal 26 Juni kita peringati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), penetapan tanggal 26 Juni sebagai Hari Narkoba sedunia diinisiasi oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 26 Juni 1988. Kegiatan HANI dilakukan setiap tahun untuk memperkuat aksi dan kerja sama secara global, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba, dan tema tahun 2020 ini adalah ”Hidup 100 % di Era New Normal, Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkotika”. Peringatan HANI pada tahun 2020 ini disaat situasi dan kondisi yang memprihatinkan di tengah pandemi wabah virus corona (covid 19) yang semakin massif. Disaat wabah covid 19 menyita seluruh perhatian kita, ancaman narkoba juga belum berakhir, pada situasi pandemi covid 19 yang melanda negeri kita, banyak hal yang membuat aktivitas kita terhanti, namun disisi lain masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah berhenti di negara kita. Meskipun demikian dalam konteks upaya penanggulangan narkoba, masyarakat perlu dan harus terus diingatkan bahwa keamanan narkoba sudah sejak awal ada sebelum serangan virus corona itu muncul.

Dalam situasi dan kondisi pandemi covid 19, program-program Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan dan pencegahan pemakaian narkoba disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Upaya sosialisasi bahaya narkoba yang biasanya menghadirkan masyarakat tentunya tidak dapat lagi dilakukan untuk sementara waktu. Diantaranya adalah program BNN menyapa dengan mobil keliling untuk sosialisasi, program ini dianggap aman untuk dilaksanakan mengingat petugas tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat walau dalam kondisi krisis pandemic seperti saat ini, kita tetap harus bekerja keras dan dituntut kreatif dan inovatif dalam melaksanakan upaya pencegahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Ditengah masa darurat covid 19 tentunya dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil dan menengah tentunya sangatlah dirasakan. Beralihnya fokus pemerintah dalam penanganan covid 19 ini, krisis ekonomi yang dirasakan meningkatnya jumlah pengangguran dan bertambahnya tenaga kerja yang di PHK, tentunya dapat menjadi “azas manfaat” bagi para bandar narkoba untuk mensuplai dan memperdagangkan barang haram tersebut. Hal ini yang harus benar-benar kita waspadai.

Ketidakpahaman masyarakat mengenai narkoba dan resikonya, dapat menjadi celah para bandar dalam memasarkan barang haram ini. Iming-iming ditengah masa pandemic covid 19 ini, ekonomi semakin sulit, tingkat stress masyarakat karena covid 19 yang tinggi, sulitnya mencari pekerjaan sudah tentu masyarakat yang tidak mengetahui dampak buruknya dan berfikir pendek, dapat diperdaya dan dibohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (bandar dan pengedar). Jangan sampai masyarakat yang sehat lengah malah menjadi kurir narkoba.

Disini akhirnya kita dapat menyadari bahwa penyuluhan dan informasi di masyarakat mengenai bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta covid 19 sampai saat ini belumlah maksimal. Untuk itu penyuluhan dan tindakan edukatif harus direncanakan, diadakan dan dilaksanakan secara efektif dan intensif kepada masyarakat yang disampaikan dengan sarana atau media yang tepat dan sesuai untuk masyarakat disamping upaya kita dalam pencegahan penyebaran covid 19.

Slogan bahwa Indonesia darurat narkoba nampaknya masih relevan dan sulit untuk memutus mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, situasi darurat yang memprihatinkan ini juga terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Ada faktor-faktor permasalahan terkait dengan kejahatan narkoba. Pertama kejahatan narkoba tanpa pandang bulu, semuanya dijebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara. Kedua, prevalensi penyalahguna trennya naik dari tahun ke tahun, dampaknya yang meninggal sekitar 15 ribu orang pertahun. Ketiga, penjara mayoritas dihuni terpidana narkotika, kondisinya overload, aparat Lapas menjadi tidak berdaya. Keempat tempat rehabilitasi jumlahnya sangat terbatas. Kelima, masyarakat salah kaprah dalam memandang penyalahguna (tak mampu membedakan dengan pengedar). Mereka menganggap benar kalau penyalahguna ketika disidik, dituntut, diadili, ditahan dan dihukum penjara. Kelima indikator ini yang menyebabkan kesimpulan darurat narkotika di Indonesia.

Oleh karena itu, penanggung jawab fungsi penegakan hukum dan pengemban fungsi rehabilitasi narkotika diminta mengambil langkah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian dan Non Kementerian guna mengubah kondisi darurat narkotika menjadi kondisi yang kondusif agar lambat laun laju perkembangan peredaran gelap narkotika mereda dan dapat dikendalikan. Penegak hukum diminta agar membangun system pelaksanaan penegakan hukum yang searah tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu penegakan hukum yang mengintegrasikan upaya hukum dan upaya kesehatan terhadap penyalahguna agar tetap mendapatkan hukuman sekaligus menyembuhkan, yaitu hukuman rehabilitasi.

Hukuman rehabilitasi bermanfaat untuk menyermbuhkan penyalahguna dari sakit ketergantungan, juga bermanfaat untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Untuk penanganan rehabilitasi ini agar menyiapkan infrastruktur rehabilitasi agar dapat melayani para penyalahguna untuk mendapatkan penyembuhan, dengan membangun sumber daya, baik SDM maupun infrastruktur rehabilitasi. Tetapi dalam implementasi dilapangan belum optimal dan maksimal baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan rehabilitasi.

Kekhawatiran serta perlunya kewaspadaan kita semua terkait dengan permasalahan narkoba ini adalah ; geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 trilyun rupiah termasuk biaya privat dan sosial. Saat ini sindikat narkoba tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi sudah menyasar para remaja, awalnya mereka terpapar sebagai pengguna dulu, apabila didiamkan maka mereka bisa menjadi kurir atau bandar narkoba. Demografis yang sangat besar (260 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Kondisi saat ini setiap lapisan masyarakat tanpa disadari berpotensi menjadi bagian dari rantai bisnis peredaran gelap narkoba, mulai dari konsumsi, distribusi dan produksi. Konsumsi narkoba melibatkan pelajar atau remaja yang masih rentan, karena mudah terpengaruh ajakan untuk menyalahgunakan narkoba. Distribusi adalah adanya kelompok masyarakat yang melakukan penyelundupan pengiriman illegal Produksi karena adanya masyarakat pedesaan yang masih memasok tanaman narkotika khususnya ganja dan juga produksi illegal oleh masyarakat seperti pil ekstasi.

Seiring dengan peringatan HANI tahun 2020 dalam kondisi pandemic covid 19, pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan thema tahun ini adalah tetap menjaga kondisi fisik agar tetap sehat sesuai dengan protokol kesehatan. Pandemi covid 19 yang telah memaksa kita untuk mengadakan penyesuaian, baik penyesuaian cara pikir, perilaku baru dengan protokol kesehatan yang ketat dan inovasi-inovasi baru. Agar tetap sehat 100 % produktif dan hidup bahagia tanpa narkoba (dod).

Referensi:
1. Sitanggang B.A, 1999, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jakarta, Karya Utama.
2. Waresniwiro, M 1997, Narkotika Berbahaya, Jakarta, Mitra Bintibmas.
3. https:/mediaindonesia.com/read/detail/144732-indonesia-darurat-narkotia-2018-ini-faktanya.

Dinsos Riau Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. Rohul

Pekanbaru, Dinsos – MC. Kadis Sosial Provinsi Riau H. Dahrius Husin menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Kab. Rokan Hulu di Aula Batobo Dinsos Prov. Riau pada Jum’at (03/07). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk berkonsultasi dan berkoordinasi tentang Program dan Kegiatan Dinsos Provinsi Riau terkait mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19 di Kabupaten Rokan Hulu. Wakil ketua DPRD Nono Patria Pratama menyampaikan bahwa bantuan yang didapat oleh Kab. Rokan Hulu paling sedikit sementara penduduk miskin di Kab. Rokan Hulu adalah yang terbanyak di Prov. Riau. Beliau juga meminta untuk mengevaluasi ulang pendataan karena data sering tidak maximal sehingga bantuan yang didapat tidak tepat sasaran.

INDONESIA INKLUSI DISABILITAS UNGGUL

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Salah satu diantaranya adalah “Pembanguan Kesejahteraan Sosial”. Pembagunan Kesejahteraan Sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk itervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial (Edi Suharto, 1997: 97). Pengertian tersebut berarti bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia termasuk warga masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang disabilitas.

Dinsos Prov. Riau Dirikan Dapur Umum untuk Masyarakat Dampak Covid 19

Pekanbaru, Dinsos – MC. Dinas Sosial Provinsi Riau mendirikan dapur umum untuk menyiapkan nasi kotak bagi masyarakat membutuhkan. Sebagai komitmen sinergitas dalam menangani pandemi Covid-19 di Komplek Purna MTQ di Pekanbaru. Dapur umum dimulai sejak tanggal 17 April 2020 hingga 23 April 2020. Bantuan ini kemudian disalurkan melalui Dinas Sosial Kota pekanbaru yang sudah berisi bantuan makanan nasi kotak lalu dikirim ke masyarakat. 
 
Gubernur Riau Syamsuar selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Riau mengungkapkan keberadaan dapur umum sangat penting untuk masyarakat yang terdampak langsung akibat pendemi Covid-19.
 
Dapur umum ini sangat penting untuk warga kita yang terdampak Covid-19, dimana ada saudara-saudara kita yang akibat Corona, masyarakat berstatus PDP sehingga dilakukan karantina lokal, keluarnya himbauan Pemerintah untuk tetap berada di rumah, mereka yang sebelumnya ada pekerjaan, sekarang tidak ada pekerjaan atau pedagang yang saat ini sepi pembeli, mereka akan terbantu dengan adanya dapur umum ini Dapur umum ini terdiri dari personil BPBD, TNI/Polri, Dinas Sosial dan relawan, yang mana dalam memasak kita selalu bergantian yakni personil dari Pemprov memasak 750 nasi kotak untuk makan siang dan personil TNI / Polri masak 500 kotak untuk makan malam. Sedangkan untuk pendistribusian nasi kotak, didistribusikan oleh personil Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dan jika kurang dan akan ditambah jumlah nasi kotak keesokan harinya.Kalau untuk pendistribusian makanan dilakukan oleh kawan-kawan dari Dinsos Kota Pekanbaru, kita disini hanya memasak dan packing saja. Dan kalau nasi kotak yang kita sediakan hari ini kurang maka besok akan kita tambah jumlahnya. 
 

Dinsos Riau Terima Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kab. Inhu

Pekanbaru, Dinsos – MC. Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Riau dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi tentang Bantuan Rumah Layak Huni (RLH), Sarana Lingkungan dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bagi rakyat miskin pada Kamis (27/02/2020) bertempat di Aula Lantai 2 Dinas Sosial Provinsi Riau. Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kadis Sosial H. Dahrius Husin beserta pejabat Eselon III dan Eselon IV.

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk website.